logo

Whistle Blowing System (WBS) merupakan system pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-13/MBU/10/2015. Selain itu juga memenuhi ketentuan Bab IV huruf A Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Istilah whistleblower sebagai "peniup peluit", ada yang menyebutkan "saksi pelapor", atau bahkan "pengungkap fakta". Peran whistleblower sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi, dengan demikian bisa asumsikan sebagai seseorang yang melapor perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi

KRITERIA PENGADUAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor yang beritikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

  • Korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai korupsi;
  • Benturan kepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/01/2015

unsur-unsur laporan dugaan pelanggaran:

  • Adanya Dugaan Pelanggaran
  • Dimana Dugaan Pelanggaran Terjadi
  • Kapan Dugaan Pelanggaran terjadi
  • Siapa Pegawai KBUMN yang melakukan Dugaan Pelanggaran
  • Bagaimana Dugaan Pelanggaran dilakukan.

Anda ingin menjadi whistleblower dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kerja Anda dan terjamin kerahasiaannya?

sedang mengirim email....